RRI.CO.ID, Mataram – Pelaksanaan Konsolidasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi berakhir pada Minggu 8 Maret 2026. Kegiatan tersebut ditutup secara resmi oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB, Katman, S.Pd., M.A.

Rapat konsolidasi ini menjadi forum penting bagi para pemangku kebijakan pendidikan untuk membahas berbagai persoalan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Kegiatan diawali dengan pembentukan lima komisi yang masing-masing membahas isu-isu penting di bidang pendidikan. Komisi I membahas tentang pembelajaran dan penilaian. Komisi II membahas peserta didik, termasuk persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta program G7 JAUH. Komisi III membahas sarana dan prasarana, tata kelola, serta revitalisasi dan digitalisasi pendidikan.

Selanjutnya, Komisi IV membahas program Wajib Belajar 13 Tahun serta permasalahan anak yang tidak bersekolah. Sementara Komisi V membahas Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.

Kepala BPMP NTB, Katman, menyampaikan bahwa berbagai hasil pembahasan yang disampaikan dalam rapat pleno tersebut akan menjadi bahan masukan dan referensi bagi BPMP dalam merumuskan langkah-langkah strategis peningkatan mutu pendidikan di NTB.

“Hasil presentasi ini akan dijadikan masukan dan referensi bagi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, rapat konsolidasi ini sangat penting karena menjadi wadah koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan di masing-masing daerah.

Melalui forum ini diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (UKI/RRI)