RRI.CO.ID, Mataram – Ekonomi kreatif dipercaya mampu menjadi tempat belajar dan berkarya insan kreatif Indonesia. Kepercayaan itu menjadi dasar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) NTB menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kampus, dan perbankan.

“Kerja sama yang sudah dijalin antara lain dengan ITDC Mandalika, Bank NTB Syariah, dan Universitas Mataram,” kata Yeyen Seprian Rachmat, Ketua DPW Gekrafs NTB ketika membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Gekrafs NTB, Minggu, 1 Maret 2026 di Mataram.

Muswil Gekrafs NTB dihadiri DPP Gekrafs, Pejabat Dinas Pariwisata NTB, Koordinator Tim Ahli Gubernur dan Koordinator Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi, Direktur PT Gerbang NTB Emas, Komisaris Bank NTB Syariah.

Muswil untuk memilih Ketua DPW Gekrafs NTB periode 2026-2029 (Yeyen terpilih kembali). Sekaligus menjadi waktu pelaporan kerja Gekrafs NTB periode 2021-2026.

Yeyen mengatakan, keberadaan Gekrafs NTB sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Sejalan dengan keberadaan penetapan Kuta Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Bersama BUMN pengelola kawasan pariwisata terintegrasi di Indonesia ITDC menjadikan balap motor MotoGP sebagai tempat memamerkan produk merchandise buatan pelaku usaha NTB.

“Sesuai RPJMD NTB, kami mengusulkan 0tomotif sebagai sektor ekonomi kreatif,” kata Yeyen.

Wakil Ketua DPP Gekrafs Noval Abuzzar mengatakan, kerajinan kriya menjadi unggulan NTB. Bahkan kriya dan rotan menjadi produk dari NTB yang bernilai ekspor. Ditambah motif Batik Sasambo NTB yang begitu khas. Ketiga-tiganya mampu diproduksi pelaku usaha lewat biaya produksi yang terjangkau.

“Nah, tinggal memantapkan ekosistem pariwisata NTB seperti Bali-Mandalika,” kata Noval.

Noval mengatakan, sekarang aset usaha tidak lagi hanya berupa tanah dan bangunan. Namun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pun menjadi aset usaha pelaku usaha dan memiliki fungsi sebagai jaminan mengakses Kredit Usaha Rakyat. Dalam artian merek sekarang menjadi milik pengusaha sekaligus agunan ketika mengakses kredit.

“Dimulai dua pekan lalu berdasar pertemuan Kemenekrafs/Bekrafs, OJK,” kata Noval. “Misalnya, Pak Nasrin punya brand Moringa. Dulu untuk mendapat akses kredit harus menyertakan aset sebagai anggunan,” katanya.