RRI.CO.ID, Lombok Utara – Polemik terkait porsi dan kandungan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan viral di media sosial menjadi perhatian serius di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Satuan Tugas (Satgas) MBG setempat menegaskan bahwa aspek kesehatan penerima manfaat, khususnya siswa, harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Ketua Satgas Program MBG KLU, Haj Rusdi, mengatakan pihaknya telah mengingatkan jajaran petugas di daerah agar tidak mengabaikan standar kesehatan dalam menjalankan program. Ia menegaskan, pelaksanaan MBG tidak boleh berorientasi pada keuntungan semata.

“Kami sudah meminta petugas Badan Gizi Nasional di daerah untuk bersikap tegas. Yang utama adalah kesehatan, jangan sampai ada yang lebih mengutamakan keuntungan,” ujar Rusdi saat dikonfirmasi, Sabtu 28 Februari 2026.

Menurutnya, para siswa sebagai penerima manfaat merupakan kelompok yang rentan sehingga kualitas makanan, kebersihan, serta kandungan gizinya harus benar-benar terjamin. Ia menilai, isu yang berkembang di media sosial harus menjadi bahan introspeksi bersama agar pelaksanaan program tetap sesuai tujuan awal.

“Program ini sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu, semua pihak yang terlibat harus memastikan tidak ada kelalaian sedikit pun yang bisa berdampak pada kesehatan siswa,” katanya.

Rusdi menjelaskan, secara kewenangan, Satgas di daerah hanya dapat memberikan rekomendasi apabila ditemukan persoalan di lapangan. Adapun evaluasi menyeluruh tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

“Satgas hanya bisa merekomendasikan untuk dievaluasi. Yang melakukan evaluasi tetap oleh pusat,” tegasnya.

Ia menambahkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah melakukan kontrak langsung dengan BGN, sehingga mekanisme pengawasan dan evaluasi mengikuti ketentuan nasional. Meski demikian, pengawasan di tingkat daerah tetap dilakukan secara berjenjang.

Rusdi menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap awal. Proses sortir bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan harus diawasi secara ketat guna meminimalkan potensi kesalahan.

“Pengawasan harus dimulai sejak tahap awal, mulai dari sortir bahan baku sampai distribusi. Kalau tahapan ini dijalankan dengan baik, kemungkinan kesalahan bisa ditekan,” jelasnya.

Ia berharap seluruh pelaksana program MBG di Kabupaten Lombok Utara bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta memastikan program berjalan sesuai tujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan generasi muda.