KPPN Mamuju Buka Ruang Aspirasi Melalui Konsultasi Publik

RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju membuka ruang aspirasi dan kritik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan sekaligus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Barat.

Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik Saleh, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi KPPN untuk menerima masukan secara langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelayanan yang selama ini diberikan.

Menurut Ferry, keterbukaan terhadap aspirasi penting bagi setiap institusi pemerintah untuk memastikan pelayanan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan.

“Pada intinya, sebagaimana institusi unit kerja di manapun di seluruh Indonesia, pastinya butuh untuk membuka ruang,” ujar Ferry, saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Rabu, 26 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, tema FKP kali ini sengaja diarahkan pada semangat “Buka Ruang Aspirasi, Bangun Sinergi, untuk Pelayanan yang Lebih Berkualitas”. Tema tersebut menjadi penegasan bahwa peningkatan pelayanan membutuhkan komunikasi dua arah dan keterlibatan para pemangku kepentingan.

Ferry berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi mampu menghasilkan masukan konkret yang dapat digunakan untuk melakukan pembenahan.

“Kami berharap dengan adanya forum komunikasi, kami bisa menggali, ternyata ada kekurangan kami di sisi satu dan sebagainya. Ataupun ada usulan-usulan perbaikan yang sangat bagus,” katanya.

Ferry menegaskan, masukan yang diperoleh dari FKP akan menjadi bagian dari upaya KPPN Mamuju meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendukung pengelolaan APBN yang semakin baik di Sulawesi Barat.

Menurutnya, sinergi antara KPPN dengan para pemangku kepentingan diperlukan agar pelaksanaan dan pengelolaan APBN tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga semakin responsif terhadap kebutuhan di daerah.

“Terutama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan APBN di Sulawesi Barat,” pungkasnya.