Nasdem Walk Out Rapat Soal Wagub, Gelora dan Ummat Beberkan Isi Perdebatan

RRI.CO.ID, Mamuju - DPW Partai Gelora dan Partai Ummat Sulbar membongkar isi perdebatan dalam rapat Koalisi Sulbar Maju yang berujung pada keluarnya pimpinan Partai Nasdem dari forum pengusulan calon Wagub.

Proses pengusulan pengganti antar waktu (PAW) Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat sisa masa jabatan 2025-2030 berlangsung alot dalam rapat Koalisi Sulbar Maju, Jumat malam 21 Agustus 2026.

Rapat tersebut digelar berdasarkan undangan yang diedarkan pada 18 Agustus 2026 dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris Koalisi Sulbar Maju, Sukri Umar dan Herlin.

Mulanya rapat dihadiri seluruh anggota koalisi, yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS, PSI, Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Buruh. Namun saat pembahasan berjalan, pimpinan Partai Nasdem memilih walk out dari arena rapat.

Ketua DPW Partai Gelora Sulbar Syamsir mengatakan, perdebatan di awal rapat terjadi saat membahas hak parpol untuk mengusulkan calon wagub, khususnya terkait perbedaan antara parpol koalisi yang memiliki kursi di DPRD dengan yang tidak memiliki kursi.

Menurut Syamsir, argumentasi Ketua DPW Partai Nasdem Sulbar Dirga Adi Putra Singkarru dan Sekretaris Herlin sempat disanggah. Keduanya menyebut bahwa parpol atau gabungan parpol pengusung yang dapat mengusulkan calon adalah partai yang masih memiliki kursi di DPRD pada saat pengisian jabatan dilakukan.

“Yang disampaikan oleh Pak Dirga dan Pak Herlin itu kalimatnya Pasal 174, tetapi disebut Pasal 176 UU No. 10 Tahun 2016. Ini yang perlu diluruskan,” ujar Syamsir.

Ia menilai perbedaan pasal tersebut bukan persoalan sepele, karena berkaitan langsung dengan dasar hukum pengisian jabatan wagub. Syamsir menegaskan, mekanisme pengisian jabatan wagub yang kosong diatur dalam Pasal 176 UU No. 10 Tahun 2016.

“Yang kita persoalkan bukan orangnya, tetapi dasar pasalnya. Kalau Pasal 174 disebut Pasal 176, tentu harus kita luruskan supaya pembahasan PAW wakil gubernur ini tidak dibangun dari rujukan yang keliru,” tegasnya.

Perdebatan itu membuat Ketua DPW Nasdem Sulbar bersama sekretarisnya memilih walk out dari forum.

Sementara itu, Ketua Partai Ummat Sulbar Suratmin menyampaikan, kehadiran 3 parpol berkursi bersama 4 parpol non kursi dalam koalisi adalah karena kedudukan hukum sebagai gabungan parpol pengusung pasangan Cagub dan Cawagub Sulbar pada Pilkada sebelumnya.

"Kehadiran kami bukan semata-mata atas dasar kepentingan politik, tetapi berdasarkan kedudukan hukum kami sebagai bagian dari gabungan partai politik pengusung yang terdaftar secara resmi di KPU," kata Suratmin.

Ia merujuk Pasal 176 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pengisian jabatan wagub dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Menurut Suratmin, dasar utama penentuan pihak yang berhak mengusulkan bukan hanya ada atau tidaknya kursi di DPRD, tetapi kedudukan parpol sebagai bagian dari gabungan pengusung saat pendaftaran di KPU. Hal itu dibuktikan melalui Berita Acara KPU dan Keputusan KPU Sulbar Nomor 98 Tahun 2024.

"Jadi, empat parpol non-seat yang hadir memiliki kedudukan sebagai bagian dari gabungan parpol pengusung, sepanjang nama dan persetujuan partai tersebut tercatat dalam dokumen resmi pendaftaran pasangan calon di KPU," ujarnya.

Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, gabungan parpol pengusung menyepakati dua nama calon wagub Sulbar, yakni *Dr. Syamsul Samad, http://M.Si. dari Partai Demokrat* dan *Ir. Abdul Latif Abbas dari PKS*. Keduanya berasal dari parpol koalisi Sulbar Maju yang memiliki kursi di DPRD Sulbar.

Kedua nama tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Sulbar untuk selanjutnya diproses dan dipilih oleh DPRD Sulbar.

"Kami menyesalkan sikap Partai Nasdem walk out. Karena jika tidak walk out, mereka juga berhak untuk mengusulkan nama calon. Karena kami partai non kursi di parlemen setelah ditanya adakah calon usulannya, rata-rata kami tidak memiliki kader yang mau diusung," tutup Suratmin.