RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar berkomitmen memajukan Kekayaan Intelektual KI daerah. Komitmen itu ditegaskan dalam keikutsertaan pada Forum Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia 2026 yang digelar DJKI secara virtual, Selasa 4 Agustus 2026.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menyebut forum tersebut menjadi ruang strategis memperkuat kerja sama lintas sektor. Menurutnya, pengembangan KI tidak hanya soal regulasi, tetapi butuh keterlibatan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas kreatif.

"Kolaborasi menjadi kunci agar berbagai potensi inovasi, kreativitas, dan produk unggulan daerah dapat memperoleh perlindungan hukum serta dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang bernilai tambah," ujar Saefur.

Forum Nasional KI 2026 berlangsung 4–5 Agustus 2026 sebagai wadah penyelarasan kebijakan perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi KI. Kegiatan ini diikuti 36 kementerian/lembaga dan organisasi internasional.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dalam pembukaan menegaskan penguatan ekosistem KI harus dilakukan secara kolaboratif, bukan sektoral. Sementara Deputy Director General WIPO Hasan Kleib mengapresiasi peningkatan inovasi Indonesia di Global Innovation Index dan menyatakan dukungan melalui pendampingan teknis, termasuk untuk UMKM dan industri kreatif.

Pembahasan forum juga menyoroti percepatan perlindungan Indikasi Geografis, penguatan merek dan paten, serta pendampingan UMKM. Forum ini menjadi bagian penyusunan Rencana Induk KI Nasional 2027–2036.

Menindaklanjuti forum, Kanwil Kemenkum Sulbar akan memperluas sinergi dengan Pemda, perguruan tinggi, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran KI.

"Melalui pendampingan dan layanan Kekayaan Intelektual yang optimal, kami berharap potensi daerah Sulawesi Barat dapat terlindungi, memiliki nilai ekonomi, dan mampu berkontribusi meningkatkan daya saing daerah maupun nasional," pungkas Saefur.