RRI.CO.ID, Mamuju – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendorong percepatan penyusunan dokumen lingkungan pembangunan Sekolah Rakyat. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama OPD dan TAPD, Selasa 21 Juli 2026, disepakati pengalokasian anggaran Rp550 juta di APBD Perubahan 2026.

Rapat membahas pemenuhan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju. Pembangunan di lahan sekitar 8 hektare ini merupakan Program Strategis Nasional sehingga wajib memenuhi dokumen lingkungan sesuai ketentuan.

Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari RDP sebelumnya untuk memastikan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat segera terpenuhi.

"Fokus kami adalah memastikan syarat mutlak pembangunan, yaitu dokumen lingkungan, segera disiapkan agar pelaksanaan proyek Sekolah Rakyat di Polewali Mandar dan Mamuju dapat berjalan sesuai ketentuan," ujar Abdul Rahim.

Dalam rapat tersebut juga disepakati pengalokasian anggaran sekitar Rp550 juta pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut akan digunakan untuk penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup sebagai alternatif sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus analisis dampak lalu lintas yang menjadi bagian dari persyaratan pembangunan.

Abdul Rahim berharap seluruh proses penyusunan dokumen dapat segera dilaksanakan melalui tim dan konsultan yang memenuhi kualifikasi sehingga tidak menghambat penyelesaian proyek.

"Kita telah sepakat menyiapkan anggaran dan segera membentuk tim penyusun dokumen agar seluruh persyaratan dapat dituntaskan sebelum pembangunan Sekolah Rakyat selesai sesuai target," tutupnya.

Melalui kesepakatan tersebut, Komisi IV DPRD Sulbar bersama pemerintah daerah berkomitmen mengawal percepatan pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan lingkungan demi mendukung keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional di Provinsi Sulawesi Barat.