RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) memperkuat implementasi reformasi birokrasi melalui Forum Tata Kelola Kinerja Organisasi yang digelar secara virtual oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen Kementerian Hukum, Selasa 21 Juli 2026.

Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim mengatakan, tata kelola organisasi yang baik menjadi kunci terwujudnya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik optimal."

Penguatan tata kelola harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan, pengendalian intern efektif, dan budaya kerja adaptif. Dengan begitu setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Saefur.

Forum menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI, Kementerian PAN-RB, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Materi yang dibahas mencakup penguatan tata kelola, kualitas pelayanan publik, penataan kelembagaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan manajemen risiko.

Ombudsman RI menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif. Instansi juga didorong mempersiapkan diri menghadapi penilaian pelayanan publik tahun 2026 dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan.

Kementerian PAN-RB menyampaikan arah Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029, yakni birokrasi yang lincah, efisien, akuntabel, dan berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses bisnis, dan penguatan kolaborasi disebut sebagai kunci peningkatan kualitas layanan.BPKP pada kesempatan itu menegaskan SPIP dan manajemen risiko harus menjadi budaya organisasi.

Pengendalian intern efektif, penerapan tiga lini pertahanan, pemanfaatan data untuk deteksi risiko, serta penguatan sistem pelaporan dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan.Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan memperkuat persiapan penilaian pelayanan publik, menyempurnakan SOP, mengoptimalkan SPIP dan manajemen risiko, serta mempercepat transformasi digital layanan. Koordinasi lintas unit kerja juga akan ditingkatkan agar implementasi reformasi birokrasi berjalan efektif.