BPS Sulbar Dorong Masyarakat Aktif Perbarui DTSEN demi Ketepatan Penetapan Desil

RRI.CO.ID, Mamuju - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan ketepatan penetapan desil yang menjadi dasar berbagai program pemerintah.

Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, mengatakan ketepatan sasaran penerima program bantuan sosial masih menjadi perhatian utama masyarakat. Karena itu, pembaruan data DTSEN secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat tercatat secara akurat.

"Selama ini masyarakat banyak memberikan masukan terkait ketepatan sasaran bantuan. Oleh karena itu, DTSEN harus terus diperbarui secara berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai arahan Presiden," kata Suri Handayani, saat diwawancara, Kamis, 9 Juli 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan empat kali titik review atau evaluasi desil sepanjang tahun ini. Mekanisme tersebut memungkinkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam basis data nasional.

Menurut Suri, keberhasilan pembaruan DTSEN tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Warga yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi diharapkan segera menyampaikan informasi terbaru agar data yang tercatat tetap sesuai dengan kondisi riil.

"Masyarakat dapat secara aktif melakukan pembaruan informasi sosial ekonomi rumah tangganya yang berkaitan dengan desil," ujarnya.

Suri menambahkan, layanan pembaruan data dapat dilakukan melalui kantor desa, kantor kelurahan, maupun kantor BPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan keterlibatan masyarakat, kualitas DTSEN diharapkan semakin akurat sehingga penetapan desil dan penyaluran berbagai program pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

BPS Sulawesi Barat menilai kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kualitas DTSEN sebagai basis utama penyusunan kebijakan sosial dan ekonomi nasional.