Perkuat Tata Kelola, Pemkab Mamuju Terima Sistem Informasi Keuangan Daerah

RRI.CO.ID, Mamuju- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju menerima penyerahan Sistem Informasi Ekonomi dan Keuangan Daerah, penyerahan tersebut berlangsung dalam audiensi antara Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat, Syakran Rudy, di Ruang Kerja Bupati Mamuju, Senin 15 Juni 2026.

Sistem Informasi Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan platform digital yang mengintegrasikan berbagai data strategis terkait kondisi ekonomi dan fiskal daerah, mulai dari realisasi APBD, indikator ekonomi daerah, hingga perkembangan fiskal dalam satu dashboard yang dapat diakses pemerintah daerah.

Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menyambut baik penggunaan sistem tersebut yang dinilai dapat membantu pemerintah daerah memantau kondisi keuangan secara lebih cepat dan akurat.

“Kita tidak mau menjadi daerah yang keuangannya mengendap di rekening daerah yang tidak dipakai. Melalui dashboard ini kita bisa melihat bagaimana realisasi atau penyerapan anggaran dari seluruh perangkat daerah secara real time,” ujarnya.

Menurut Sutinah, selama ini laporan realisasi keuangan masih diterima secara manual setiap pekan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan sistem baru tersebut, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan realisasi anggaran setiap saat serta mengevaluasi perangkat daerah yang capaian penyerapannya masih rendah.

Sutinah juga menilai sistem tersebut juga dapat mendorong kedisiplinan perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai target yang telah direncanakan.

“Kadang teman-teman di perangkat daerah realisasinya tidak sesuai dengan target per triwulan, nanti di akhir tahun baru berlomba-lomba menyelesaikan kegiatan agar penyerapan anggaran mencapai seratus persen. Sistem ini akan membantu kita mengecek dan lebih disiplin dalam membelanjakan anggaran sesuai target kas yang telah direncanakan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat, Syakran Rudy, mengatakan penyerahan sistem tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan berbasis data.

Menurutnya, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang tersedia. Karena itu, sistem tersebut diharapkan mampu menyediakan informasi yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Melalui sistem tersebut, Kanwil DJPb Sulawesi Barat berharap pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel serta mampu mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.