Pemprov Sulbar Raih Opini WTP ke-12 Kali dari BPK, meski Ada Temuan

RRI.CO.ID, Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan tahun 2025. Capaian ke-12 kalinya ini diapresiasi BPK meski masih ditemukan sejumlah permasalahan yang dinilai tidak material.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Keuangan BPK RI, Ahmad Adib Susilo, usai rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2025 di Kantor DPRD Sulbar, Kamis 11 Juni 2026.

"Alhamdulillah, pada hari ini sudah kami sampaikan LHP. Capaian yang luar biasa oleh jajaran pemerintah Sulawesi Barat untuk memperoleh WTP kembali yang ke-12 kalinya. Tentu ini kami apresiasi karena mempertahankan itu tidak mudah," ujar Ahmad Adib.

Ahmad mengakui masih ada beberapa permasalahan, namun tidak signifikan dan tidak berpengaruh material sehingga tidak mempengaruhi opini WTP.

Ahmad juga mengapresiasi rencana aksi Gubernur Sulbar yang akan membentuk tim khusus.

"Beliau tadi sudah memberikan beberapa rencana aksi, ada tim khusus dibentuk," jelasnya.

Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan harus segara ditindaklanjuti dalam periode 60 hari sejak diterimanya LHP tersebut.

"Kami berikan rekomendasi, dan beliau sudah aware bahwa dalam periode 60 hari sejak diterimanya LHP ini harus segera diselesaikan," tambahnya.

BPK berharap seluruh rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu guna memperbaiki tata kelola keuangan di daerah Sulawesi Barat.