RRI.CO.ID, Mamuju – Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim menyoroti rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Sulbar dan Polman. Dari 750 pekerja yang didatangkan, hanya sekitar 220 orang tenaga lokal yang terserap.

Sorotan itu disampaikan Abdul Rahim usai Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulbar, Rabu 3 Juni 2026 di gedung DPRD Sulbar. RDP menghadirkan Kepala BPS Sulbar Suri Handayani dan Kadisnakertrans Sulbar Andi Farid Amri.

Abdul Rahim menyayangkan minimnya pekerja lokal. Data dari Pimpinan Proyek menyebut jumlah pekerja lokasi yang diserap baru 220 orang.

“Fakta pembangunan proyek strategis nasional Sekolah Rakyat di Sulbar dan Polman: 750 pekerja didatangkan. Maksud saya, hal sederhana seperti ini harusnya sejak awal Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja menyiapkan tenaga lokal,” tegas Abdul Rahim.

Ia menilai Sulbar saat ini surplus tukang, buruh, dan mandor. Seharusnya tidak perlu mendatangkan pekerja dari luar.“

Masa tukang saja tidak bisa kita penuhi? Pertanyaannya kenapa? Karena koordinasi OPD terkait tidak berjalan,” ujarnya.

Abdul Rahim menyebut Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program Sekolah Rakyat dan Dinas Tenaga Kerja sebagai pengelola ketenagakerjaan wajib bersinergi. Ia tidak menyalahkan BUMN pelaksana proyek, tapi mengingatkan lemahnya koordinasi antar OPD dan instansi terkait.