RRI.CO.ID, Mamuju- Pasca ketidakjelasan penganggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat, pemerintah daerah bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menyepakati proses pembiayaan AMDAL akan dianggarkan melalui APBD.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju saat ditemui RRI Mamuju, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia mengatakan, kesepakatan tersebut dicapai bersama jajaran pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memastikan proses pengurusan AMDAL pembangunan Sekolah Rakyat tetap berjalan.

"Atas dasar kesepakatan kami bersama dengan para pimpinan dan pejabat di pemerintah daerah, disepakati bahwasannya untuk proses penganggaran AMDAL itu akan dimasukkan ke dalam penganggaran di daerah, baik di Provinsi Sulawesi Barat maupun di Kabupaten Polewali Mandar," ujarnya.

Ia menjelaskan, besaran anggaran untuk pengurusan AMDAL nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

"Kalau untuk anggarannya tergantung dari tarifnya yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga kemarin kami tidak menyepakati angka, tapi yang kami sepakati adalah bagaimana proses penganggaran itu dipastikan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Melalui kesepakatan tersebut, proses administrasi dan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi terkendala persoalan penganggaran AMDAL.