RRI.CO.ID, Mamuju - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulbar mencapai 230 ribu ton per tahun. Khusus di Kota Mamuju, produksi sampah sekitar 52 ton.

Kepala DLHK Sulbar, H. Zulkifli Manggazali, menjelaskan bahwa kewenangan pengolahan sampah saat ini berada di kabupaten. Setiap kabupaten memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masing-masing. Namun, sistem pengolahan sampah selama ini masih menggunakan metode open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lanjutan.

"Kalau kita melihat kondisi di Sulawesi Barat, sampah rumah tangga cukup besar,"ujarnya saat dialog interaktif bersama RRI Mamuju, Selasa 12 Mei 2026.

Menurutnya setelah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh kabupaten di Sulbar wajib beralih ke sistem controlled landfill.

"Sekarang 6 kabupaten sudah melakukan TPA controlled landfill. Controlled landfill itu sampah dibuang lalu langsung ditutup," jelas Zulkifli.

Agar TPA tidak cepat penuh, DLHK mengimbau kabupaten untuk menerapkan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebelum sampah dibuang ke TPA. Selain TPS 3R, DLHK juga mendorong penguatan bank sampah, agar memperlambat peningkatan volume sampah

Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan kabupaten untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau mulai memilah sampah dari rumah guna mendukung program pengurangan sampah menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.