Akses Terbatas, Wamenham Soroti Ibu di Mamuju Lahiran di Jalan

  • 28 Apr 2026 12:06 WIB
  •  Mamuju

RRI.CO.ID, Mamuju- Menyoroti kasus seorang warga yang melahirkan di tengah perjalanan saat menuju puskesmas di Desa Kopeang, Kabupaten Mamuju. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia, menilai peristiwa tersebut menjadi gambaran masih adanya keterbatasan akses dan fasilitas layanan dasar yang menjadi tantangan dalam pemenuhan hak asasi manusia di Sulawesi Barat.

Hal tersebut disampaikan Wamen HAM Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa, 28 April 2026.

Ia mengatakan, kondisi geografis serta keterbatasan akses di Sulawesi Barat maupun wilayah terpencil lainnya di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan layanan dasar belum sepenuhnya optimal.

"Kalau secara umum menurut saya tantangan di Sulawesi Barat, sama dengan beberapa daerah di Indonesia, itu adalah karena memang wilayahnya luas, dan masih daerah-daerah terpencil, aksesnya susah," ujarnya.

Mugiyanto juga mengakui bahwa peristiwa tersebut menjadi refleksi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

"Makanya kemarin masih terjadi kasus yang viral, seorang ibu yang melahirkan di tengah jalan. Jadi dalam beberapa hal, itu kesalahan kami, kesalahan pemerintah. Idealnya kan itu tidak boleh terjadi. Tapi kan situasi di lapangan membuat itu terjadi," pungkasnya.

Ia menambahkan, penting bagi pemerintah daerah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

"Ruang partisipasi bagi semua kelompok masyarakat untuk memberikan masukan kepada bupati dan kepada gubernur, itu harus dibuka. Supaya pembangunannya ini menjadi pembangunan yang inklusif," jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kondisi HAM tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kasus yang terjadi, tetapi juga dari komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

"Tetapi yang paling penting adalah, sebuah negara, itu tidak hanya diukur dari ada, tidaknya kasus-kasus pelanggaran HAM, tetapi juga diukur dari komitmen kita untuk menyelesaikan persoalan, dan itu yang terus kita lakukan, melalui program-program prioritas, yang dijalankan oleh Bapak Presiden," tambahnya.

Dengan adanya perhatian terhadap kasus tersebut, diharapkan pemerintah dapat terus memperkuat akses layanan kesehatan dan infrastruktur, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....