RRI.CO.ID, Mamuju - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) harus menjadi gerakan kolektif lintas sektor, bukan sekadar program pemerintah semata sebagai salah satu langkah mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi ke-33 ini yang menyentuh angka 35.000 anak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, mengatakan upaya mengembalikan anak tidak sekolah ke bangku pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Ia menegaskan, gerakan tersebut tidak boleh dipandang sebagai proyek jangka pendek atau kegiatan parsial yang hanya dijalankan pada periode pemerintahan tertentu.

“Gerakan Kembali Bersekolah ini harus menjadi gerakan bersama. Bukan hanya dinas pendidikan, bukan hanya pemerintah, bukan hanya BPMP, tetapi semua pihak harus terlibat,” ujarnya, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju, Rabu, 22 April 2026.

Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah merupakan tanggung jawab bersama dalam menyelamatkan generasi yang kurang beruntung agar tetap mendapatkan hak pendidikan.

Ia menekankan, siapapun yang memiliki kepedulian terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitar, baik masyarakat, orang tua, maupun tenaga pendidik, diharapkan turut berperan aktif dalam mendorong mereka kembali bersekolah.

“Siapapun yang melihat anak tidak sekolah di sekitarnya, harus merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian. Yang ingin kita selamatkan adalah generasi kita,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut gerakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap Gerakan Kembali Bersekolah dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi komitmen bersama dalam menekan angka anak tidak sekolah di daerah tersebut.