RRI.CO.ID, Mamuju – Angka putus sekolah di Kabupaten Mamuju masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), tercatat sebanyak 7.000 anak di Bumi Manakarra ini tidak mengenyam bangku pendidikan.

Fakta mengejutkan terungkap bahwa faktor ekonomi ternyata bukan lagi menjadi satu-satunya penyebab utama.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mamuju, Khatma Ahmad, mengungkapkan bahwa pergeseran budaya dan pola pikir masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

Dalam keterangannya usai Rapat Koordinasi Persiapan Gerakan Kembali Bersekolah di Provinsi Sulbar, Kamis 16 April 2026, Khatma menyebutkan bahwa budaya lokal yang masih melibatkan anak-anak dalam aktivitas ekonomi keluarga menjadi kendala serius.

"Faktor dominannya sebenarnya tidak hanya soal ekonomi. Ada budaya di masyarakat kita yang masih mengajak anak-anaknya pergi melaut, padahal mereka masih di usia sekolah," ujar Khatma.

Selain sektor kelautan, peran domestik di dalam rumah tangga juga turut merampas hak pendidikan anak, terutama bagi anak perempuan.

"Ada anak yang tidak sekolah karena harus tinggal di rumah untuk menjaga adiknya. Hal-hal seperti ini yang harus kita beri pemahaman kepada orang tua," tambahnya.

Selain faktor pola pikir, persoalan jarak menuju satuan pendidikan juga menjadi pemicu anak enggan melanjutkan sekolah. Kondisi geografis yang menantang membuat akses pendidikan formal sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok.

Menyikapi hal tersebut, Disdikbud Mamuju menyiapkan strategi jemput bola melalui penguatan pendidikan non-formal.

"Kita mengajak kolaborasi dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Mereka inilah yang akan menyelenggarakan proses belajar mengajar yang lebih dekat dengan masyarakat. Kita akan berkolaborasi bersama mereka," jelas Khatma.

Sementara itu, pihak Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Barat menegaskan bahwa penanganan 7.000 anak ini memerlukan kerja sama lintas instansi.

Mece Marike dari BPMP Sulbar menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan advokasi sejak dini, tidak hanya ke dinas pendidikan, tetapi juga ke Dukcapil, Bappeda, hingga Dinas Sosial.

Langkah ini diambil agar validasi data ATS benar-benar akurat hingga ke tingkat desa, sehingga intervensi yang diberikan—baik melalui jalur formal maupun paket A, B, dan C—bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak di wilayah tersebut.

Pemerintah berharap dengan mendekatkan akses sekolah melalui PKBM dan merubah stigma masyarakat tentang pentingnya pendidikan, angka 7.000 anak putus sekolah di Mamuju dapat ditekan secara signifikan pada tahun ajaran ini.