RRI.CO.ID, Mamuju- Meski menghadapi kendala keterbatasan anggaran, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar melalui UPTD Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya berkomitmen tetap melakukan pemantauan dan pengawasan kawasan konservasi perairan Kepulauan Balabalakang.

Kepala UPTD Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya, Muhammadong, saat ditemui RRI Mamuju, Kamis, 16 April 2026, mengatakan pengelolaan kawasan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022 tentang penetapan kawasan konservasi perairan di wilayah Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat.

Ia menjelaskan, UPTD memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan konservasi yang mencakup 17 pulau di wilayah Kepulauan Balabalakang.

"Terkait dengan pengawasan, UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Balabalakang ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di 17 pulau konservasi itu," ujarnya.

Ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk tetap melakukan pemantauan secara maksimal, salah satunya adalah dengan berkoordinasi langsung dengan masyarakat di wilayah tersebut.

"Meskipun kami tidak memiliki anggaran untuk saat ini, tetapi kami akan tetap berupaya melakukan pemantauan, minimal dengan berkoordinasi dengan masyarakat di sana. Tim teknis kami melakukan komunikasi dengan masyarakat yang ada di Kepulauan Balabalakang," jelasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan kawasan konservasi tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat.

"Target kita bagaimana kawasan konservasi ini dapat menghasilkan PAD untuk menyumbang ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, karena potensi di sana sangat besar," tambahnya.

Melalui upaya tersebut, diharapkan pengawasan kawasan konservasi Kepulauan Balabalakang tetap berjalan optimal.