RRI CO.ID, Mamuju - Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Penyampaian pokok-pokok pikiran saat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Amalia Fitri bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, serta Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulbar Tahun 2027.

Musrenbang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Infrastruktur, Investasi, SDM dan Pengelolaan SDA yang Terintegrasi antara Pusat dan Daerah.

" Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, "jelas Ketua DPRD Sulbar, Senin 13 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Adapun prioritas pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan meliputi:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, dan sarana transportasi guna mendukung konektivitas antarwilayah.
2. Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata lokal.
4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Sulbar menyampaikan bahwa DPRD telah menyerahkan pokok-pokok pikiran kepada Pemerintah Provinsi Sulbar dengan total 5.772 usulan yang berasal dari komisi-komisi dan anggota DPRD. Rinciannya meliputi:

1. Bidang Pemerintahan sebanyak 685 usulan.
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan sebanyak 1.700 usulan.
3. Bidang Pembangunan sebanyak 789 usulan.
4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebanyak 2.598 usulan.

Menurutnya, seluruh usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kami berharap melalui Musrenbang ini akan lahir perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” ujar Amalia.

Kehadiran pimpinan DPRD dalam Musrenbang ini menunjukkan komitmen kuat lembaga legislatif dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah agar berjalan sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD demi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.