RRI.CO.ID, Mamuju - Sulawesi Barat saat ini masih menghadapi tantangan serius terkait stunting dengan angka yang tergolong tinggi, yakni sekitar 35 persen. Sebagai langkah konkret, pemerintah terus mendorong penguatan posyandu dengan mengaktifkan lebih dari 2.000 posyandu secara bertahap.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana dalam wawancaranya usai menjadi narasumber pada kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu di era baru dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, P3A, dan PMD Sulbar melalui sosialisasi tingkat provinsi, Senin, 6 April 2026.

Menurutnya Pemerintah Provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka sendiri telah menjalankan program strategis bertajuk Pastipadu (Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) yang kini memasuki tahun kedua pelaksanaan.

“Program ini kita optimalkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menurunkan stunting. Kita harus bergerak bersama,” katanya.

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Junda tekankan bahwa untuk sumber anggaran diperlukan kolaborasi dengan sesuai kewenangan masing-masing.

“Jangan hanya bergantung pada satu sumber anggaran. Kita harus kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing,” pungkas Junda Maulana.

Ia juga menyinggung data terbaru berdasarkan e-PPGBM yang menunjukkan angka stunting di Sulbar telah menurun menjadi sekitar 26 persen. Namun, ia mengingatkan pentingnya validitas data yang sangat bergantung pada keaktifan posyandu.

“Kalau posyandu tidak aktif, bisa terjadi error data. Karena itu, kita harus memastikan posyandu benar-benar berjalan dan memberikan data yang akurat,” pungkasnya.

Dengan demikian, Junda optimis dengan program ini dapat menekan angka kemiskinan dan juga menekan laju pertumbuhan stunting di Sulawesi Barat.