RRI.CO.ID, Mamuju- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi dan kolaborasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara daring dan luring, pada Rabu, 1 April 2026.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merumuskan arah kebijakan berbasis data untuk mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.

Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sebagai forum koordinasi, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi pasca Idulfitri 1447 Hijriah.

Ia menekankan pentingnya pembaharuan data sektor kelautan dan perikanan di seluruh kabupaten, meliputi jumlah tambak produktif, kapal aktif, serta jumlah nelayan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

“Data yang akurat menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, DKP Sulbar juga merencanakan sejumlah langkah, seperti penyaluran bantuan bibit ikan nila dan perbaikan kolam, serta mendorong penyederhanaan proses perizinan guna meningkatkan pelayanan publik dan investasi.

Dalam rapat tersebut, masing-masing kabupaten turut memaparkan program kerja serta tantangan yang dihadapi, seperti pengembangan kampung nelayan, budidaya perikanan, hingga kebutuhan sarana dan prasarana pendukung.

DKP Sulbar berkomitmen unuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar daerah guna memastikan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan efektif dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.