Dinsos Sulbar : Reaktivasi BPJS PBI JK Melalui Musyawarah Desa

RRI.CO.ID, Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa proses reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dilakukan melalui mekanisme musyawarah di tingkat desa dan kelurahan, bukan secara sepihak.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial DinsosDP3AMD Sulawesi Barat, Surdin, menjelaskan bahwa penentuan warga yang masuk dalam kategori penerima bantuan tidak dilakukan langsung berdasarkan data semata, meskipun berasal dari kelompok desil satu hingga lima.

“Kalau reaktifnya itu dipusatkan di desa maupun kelurahan karena di sanalah dimusyawarahkan untuk penentuannya. Jadi tidak serta-merta juga data masyarakat yang masuk kategori desil satu sampai lima langsung di-input begitu saja,” ujar Surdin saat diwawancara Tim Reporter RRI Mamuju, Rabu, 26 Februari 2026.

Menurutnya, setiap usulan penerima PBI JK harus melalui forum musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif, transparan dan tidak menimbulkan kesan sepihak.

“Tidak boleh menentukan sendiri, nanti bisa dikatakan sepihak. Karena itu, diundang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur terkait lainnya untuk bersama-sama menetapkan siapa yang layak dimasukkan,” jelasnya.

Setelah kesepakatan dicapai di tingkat desa atau kelurahan, hasil musyawarah tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Sosial Next Generation (SIS-NG). Data selanjutnya diteruskan secara berjenjang ke Dinas Sosial kabupaten, kepala daerah, hingga ke tingkat pusat.

“Setelah di-input di SIS-NG, datanya berlanjut ke Dinas Sosial kabupaten, ke bupati atau wali kota, kemudian ke Pusdatin Kementerian Sosial, dan finalnya di Badan Pusat Statistik,” tambah Surdin.

Ia juga menegaskan bahwa pemutakhiran data penerima bantuan dilakukan secara berkala. Setiap bulan, data tersebut terus diperbarui agar kepesertaan PBI JK benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.

“Jadi setiap bulan itu data di-update terus,” pungkasnya.