KBRN, Polman : Kapolres Polewali Mandar (Polman), AKBP Anjar Purwoko, menghadiri rapat koordinasi yang diadakan oleh pemerintah daerah untuk membahas kebijakan penyerap gabah petani dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram di Rumah Aspirasi Garuda Metting Room Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman. Senin (17/02/25)

Dihadiri Oleh Anggota DPR RI Komisi IV DPR RI membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kelautan Ajbar, S.P, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar Akhmad Kholisun, Dandim 1402 Polewali Mandar Letk Czi Sabar Chandra Gufta Panjaitan, Pimpinan Cabang Perum Bulog Kab. Polman Faris Sudirman, AR., Kasat Reskrim Polres Polman AKP Budi Adi, S.H.,S.Sos.,Kasat Lantas Polres Polman AKP Arfian Restu Jaya, S.T.K.,S.I.K, Kasat Intelkam Polres Polman Iptu Hardiman, Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Polman Ipda Tandang, S, S.Tr.K, Kabid Ketahanan Pangan dan holtikutura Distanpan Kab. Polman H.LJ. Dahlia, Para kepala gudang Perum Bulog Kab. Polman, Para pengurus Perpadi Kab. Polman dan Para pelaku usaha Penggilingan Padi Kab. Polman.

Kapolres Polman Akbp Anjar Purwoko, menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kita sama - sama sosialisasikan bersama baik oleh Bhabinkamtibmas, pelaku usaha, Bhabinsa. Dan para Petani terkait dengan hasil keputusan hari ini." Ungkap Kapolres

Ia mengingatkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap harga gabah di tingkat petani perlu dilakukan agar kebijakan ini dapat tercapai dengan baik.

Kapolres berharap, dengan adanya kesepahaman antara pemerintah, petani, dan pihak terkait lainnya, program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para petani di wilayah Polewali Mandar.

Selain itu, Kapolres juga menekankan pentingnya koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban serta kelancaran distribusi gabah agar kebijakan harga pembelian gabah Rp 6.500 dapat diterima dengan baik oleh masyarakat petani.