Kemenham Mulai Sinergitas HAM Lintas Sektor Nasional dari Sulbar

RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sulawesi Barat menggelar dialog bertajuk “Sinergitas Lintas Sektor Kementerian HAM RI bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha di Wilayah Sulawesi Barat” di Ballroom d’Maleo Hotel Mamuju, Selasa, 28 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Sekda Sulbar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal, pemerintah kabupaten se-Sulbar, jajaran Forkopimda, perwakilan komunitas dan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta pelaku usaha.

Dalam doorstop bersama media usai acara, Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto menjelaskan, dialog ini merupakan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Sulawesi Barat. Ia menegaskan, seluruh pemangku kepentingan – pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta masyarakat – memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjunjung tinggi HAM.

“Dialog ini adalah kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Sulawesi Barat,” ujar Mugiyanto, usai kegiatan.

Mugiyanto menambahkan, kegiatan sinergitas lintas sektor seperti ini merupakan yang pertama di Indonesia dan dimulai dari Indonesia Timur, tepatnya di Sulawesi Barat. Menurutnya, pencanangan dari Sulbar menunjukkan komitmen kuat daerah tersebut untuk menjadi lokomotif pemajuan HAM, khususnya pada aspek hak-hak dasar warga.

“Kegiatan sinergitas lintas sektor seperti ini merupakan yang pertama di Indonesia dan kami mulai dari Sulawesi Barat,” kata Mugiyanto.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyampaikan apresiasi kepada Kemenham atas terselenggaranya dialog tersebut. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen mendukung penuh kolaborasi lintas sektor dalam pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM, sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Dalam melakukan sinergi ini, seperti yang tadi Pak Wamen sampaikan, kita mulai dari Sulawesi Barat untuk daerah. Jadi kita patut berbangga, dari Kementerian HAM bisa mendapatkan yang pertama di Sulawesi Barat untuk komitmen itu,” kata Suhardi Duka.

Lebih lanjut, Kemenham mengajak seluruh elemen di Sulawesi Barat turut menyukseskan pelaksanaan program-program prioritas atau Asta Cita Presiden di daerah, yang di dalamnya memuat agenda pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Wakil Menteri juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian tak terpisahkan dari negara demokrasi. Ia menyebut Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang dinilai dinamis dalam kebebasan menyampaikan pendapat, dan menegaskan bahwa pemerintah tetap menjamin dan menghormati ruang ekspresi tersebut sepanjang dilakukan secara konstitusional.