RRI.CO.ID, Mamuju- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa guna meningkatkan akurasi data dalam menjamin pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, saat menerima kunjungan Wakil Bupati Mamasa, Sudirman, bersama jajaran Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Kamis, 5 Februari 2026.

Nursyamsi menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Mamasa mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan pembaruan data desil hingga tingkat desa, mengingat masih ditemukannya ketidaktepatan klasifikasi kondisi ekonomi masyarakat.

“Banyak warga yang tergolong tidak mampu justru masuk dalam desil 6 sampai 10, sementara yang tergolong mampu tercatat dalam desil 1 sampai 5,” kutipnya dari penyampaian Wakil Bupati Mamasa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mamasa juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi memfasilitasi masyarakat kurang mampu yang berada pada desil 6 sampai 10 dan sedang menjalani perawatan darurat (CITO) di fasilitas kesehatan, agar kepesertaannya dapat segera diaktifkan melalui skema Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang ditanggung Pemerintah Provinsi. 

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui DKPPKB menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

“Pemenuhan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat adalah prioritas utama kami. Tidak boleh ada warga yang tertunda mendapatkan layanan kesehatan hanya karena persoalan data atau status kepesertaan,” tegas Nursyamsi.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mamasa segera menindaklanjuti pendataan potensi masyarakat miskin di daerah yang nantinya akan diserahkan ke Kementerian Sosial, agar dapat didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), terlebih setelah diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat yang menguatkan langkah tersebut.