KBRN, Mamuju : Abū Zayd ‘Abd al‑Rahmān ibn Muhammad ibn Khaldūn, yang dikenal sebagai Ibn Khaldun, lahir pada 27 Mei 1332 di Tunis, dalam sebuah keluarga berpendidikan tinggi yang berasal dari Andalusia. Ayahnya adalah seorang ulama dan hakim, sehingga Ibn Khaldun mendapat pendidikan agama, bahasa Arab, fiqh, serta ilmu‑ilmu rasional sejak kecil.

Ia belajar di Madrasah al‑Zaytuna dan kemudian menempuh perjalanan ke Fez, Maroko, di mana ia memperdalam ilmu hadis dan filsafat. Pada usia 22 tahun, ia mulai bekerja sebagai sekretaris di pemerintahan Marinid, kemudian pindah ke Kairo pada 1382 dan menjadi qadi (hakim) di sana, serta menjadi penasihat Sultan Mamluk.

Ibn Khaldun menghabiskan tahun‑tahun terakhirnya menulis karya monumentalnya, Muqaddimah, yang selesai pada 1377. Buku ini menjadi pengantar bagi karyanya yang lebih besar, Kitab al‑Ibar, sebuah sejarah universal. Ia meninggal pada 17 Maret 1406 di Kairo.

Konsep kunci teorinya meliputi: (1) ‘Asabiyyah, ikatan solidaritas kelompok yang menentukan kekuatan dan kejatuhan dinasti; (2) Siklus Dinasti, pola naik‑turun yang berulang setiap tiga sampai empat generasi; (3) Umum‑Khusus, pandangan bahwa sejarah bergerak dari kondisi umum (peradaban luas) ke bentuk khusus (pemerintahan politik); (4) Ilmu Ekonomi, analisis produksi, distribusi, dan peran negara dalam mengatur pasar; serta (5) Kritik Terhadap Sejarah Tradisional, penekanan pada analisis kritis sumber dan konteks sosial.

Fokus analisis Ibn Khaldun adalah struktural‑historis: ia meneliti bagaimana faktor geografis, ekonomi, dan psikologi sosial membentuk institusi politik. Pendekatannya bersifat makroskopik, mencari pola berulang dalam peradaban, bukan sekadar kronologi peristiwa.

Ia menilai bahwa perubahan iklim, migrasi, dan konflik sumber daya dapat memicu perubahan ‘asabiyyah, yang pada gilirannya memengaruhi kestabilan negara.

Contoh riset modern yang mengadopsi kerangka Khaldun meliputi studi “Asabiyyah and the Arab Spring: A Khaldunian Analysis of Regime Change” (2020), yang menunjukkan penurunan solidaritas elite mempercepat keruntuhan otoritas.

Penelitian lain, “Khaldunian Cycles in Southeast Asian State Formation” (2015), menelusuri pola siklus dinasti di kerajaan‑kerajaan Melayu.

Contoh kasus di Indonesia dapat dilihat pada konflik Maluku (1999‑2002). Penelitian “Asabiyyah, Identity, and Conflict in the Moluccas” (2018) menggunakan model siklus dinasti Khaldun untuk menjelaskan bagaimana melemahnya ikatan antar‑komunitas membuka ruang bagi kekerasan sektarian, sementara intervensi negara yang memperkuat kembali solidaritas lintas‑agama berhasil menstabilkan situasi.

Selain itu, studi “Khaldunian Perspective on Decentralization in Post‑Suharto Indonesia” (2022) menganalisis bagaimana kebijakan otonomi daerah memperkuat ‘asabiyyah lokal, mengurangi ketergantungan pada pusat, dan meningkatkan stabilitas politik.

Dengan menelusuri pola ‘asabiyyah, para sarjana Indonesia dapat menilai kestabilan institusi dan merancang kebijakan yang memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal. Warisan Ibn Khaldun tetap relevan karena menawarkan alat analisis yang interdispliner, menghubungkan sejarah, sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik dalam kerangka yang dapat diterapkan pada konteks kontemporer, termasuk tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim di Nusantara.

Selain itu, pemikiran Khaldun telah menginspirasi para ilmuwan Indonesia dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang berlandaskan pada pemahaman dinamika sosial‑ekonomi lokal. Misalnya, proyek riset kolaboratif antara LIPI dan Universitas Gadjah Mada pada 2023 meneliti bagaimana perubahan pola curah hujan mempengaruhi migrasi penduduk dan 'asabiyyah di wilayah pegunungan Jawa.

Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan suhu rata‑rata sebesar 1,5°C dapat menurunkan solidaritas komunitas sebesar 12%, yang berpotensi memicu konflik sumber daya. Temaga ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan analisis Khaldun dalam perencanaan kebijakan iklim di tingkat nasional regional.