Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Ratusan Massa Gelar Aksi di DPRD Sulbar

RRI.CO.ID,Mamuju – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat dan relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di dua titik strategis, yakni di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat dan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin 29 Juni 2026.

Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan konkret masyarakat terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memiliki dampak krusial bagi masa depan daerah.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Rara Kalista, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar agenda pemenuhan nutrisi, melainkan instrumen strategis pembangunan ekonomi baru bagi Sulawesi Barat.

"Tugas kita bukanlah menghentikan program ini, melainkan bersama-sama memperbaiki, mengevaluasi, mengawasi, dan mengoptimalkan pelaksanaannya. MBG adalah masa depan bagi anak-anak kita, sekaligus penggerak ekonomi bagi petani, nelayan, dan UMKM lokal," ujar Rara di hadapan massa aksi.

Pihak massa aksi secara terbuka mengakui bahwa dalam perjalanannya, program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti aspek pengawasan, tata kelola, infrastruktur, hingga rantai pasok. Namun, mereka menegaskan bahwa segala kekurangan tersebut bukanlah alasan untuk menghentikan program.

Sebaliknya, peserta aksi mengingatkan jika program ini tidak dioptimalkan, dikhawatirkan akan memicu dampak negatif yang luas, seperti hilangnya potensi penghasilan tenaga kerja, melemahnya pasar bagi petani dan nelayan, serta terhambatnya upaya pengentasan kemiskinan dan pemenuhan gizi anak-anak di Sulawesi Barat.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan konkret kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD untuk memperkuat implementasi MBG ke depan:

1. Menjadikan MBG sebagai program strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

2. Membentuk Tim Koordinasi dan Pengawasan MBG tingkat Provinsi Sulawesi Barat.

3. Membentuk Satgas Penguatan Rantai Pasok Lokal untuk memastikan kebutuhan nutrisi bersumber dari daerah sendiri.

4. Memberikan dukungan penuh kepada petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM agar terlibat aktif dalam ekosistem MBG.

5. Menerbitkan kebijakan daerah yang memprioritaskan penggunaan produk lokal dalam seluruh rantai pasok program.

6. Memanfaatkan MBG sebagai instrumen utama dalam upaya pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat.

Aksi damai yang berlangsung Senin pagi ini berjalan dengan tertib. Massa aksi berharap pemerintah provinsi dan legislatif segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut demi keberlangsungan program yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.