Pemkab Mamuju Minta Evaluasi Rencana Pemotongan Anggaran Pusat

RRI.CO.ID, Mamuju- Pemerintah Kabupaten Mamuju meminta Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi kembali rencana kebijakan pemotongan anggaran daerah. Kondisi fiskal Bumi Manakarra saat ini dinilai sudah sangat tertekan akibat kebijakan penyesuaian anggaran yang telah terjadi sebelumnya.

Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama berbagai elemen strategis tengah berupaya melakukan lobi ke tingkat atas agar rencana pemotongan anggaran lanjutan tersebut tidak direalisasikan.

"Kita pemerintah daerah melalui tentunya perwakilan-perwakilan kita dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan ke atas, sekaligus juga teman-teman partai politik, juga ingin menyampaikan agar supaya pemotongan ini tidak terjadi. Mesti ada waktu untuk melakukan evaluasi," tegas Yuki Permana saat memberikan keterangan kepada RRI di sela-sela kegiatannya usai menghadiri penutupan Madrasah Fair 2026 di Mall Matos Mamuju, Sabtu 27 Juni 2026.

Yuki secara blak-blakan menggambarkan kondisi keuangan Pemkab Mamuju saat ini yang sudah sangat terbatas akibat efisiensi anggaran gelombang sebelumnya. Jika pemotongan kembali dipaksakan, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pembangunan yang sedang berjalan.

"Kenapa? Karena situasi dan kondisi pemerintah daerah saat ini dengan dua kali pemotongan saja ini kita sudah babak belur. Artinya kalau ada pemotongan lagi ini luar biasa," tambahnya.

Meskipun demikian, Yuki menegaskan bahwa secara institusi, Pemkab Mamuju dituntut harus selalu siap menghadapi segala skenario fiskal dari pusat. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah kini fokus untuk mencari celah pendapatan asli daerah (PAD) baru yang sah.

"Kita harus, di satu sisi kita harus cari lagi pendapatan-pendapatan yang tidak melanggar aturan tapi insya Allah bisa. Kalau kesiapan, harus siap," jelasnya.

Dampak Terhadap Program Strategis

Kendati menyatakan siap, Wakil Bupati tidak menampik bahwa pemotongan anggaran baru nantinya akan membawa konsekuensi logis berupa penurunan performa atau capaian program-program di lapangan, termasuk program yang bersinergi dengan pusat.

"Cuma persoalannya, akan ada program yang mungkin tidak lagi maksimal. Tentunya program dalam hal program-program pemerintah pusat yang mendukung pemerintah pusat," pungkas Yuki.

Langkah koordinasi intensif ke tingkat provinsi dan pusat kini menjadi prioritas Pemkab Mamuju agar beban fiskal daerah tidak semakin berat, sekaligus memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.