Pemkab Mateng Resmi Mulai Pembangunan RSUD Tipe C

RRI.CO.ID, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah resmi memulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C yang ditandai dengan pelaksanaan syukuran di lokasi proyek, Selasa 23 Juni 2026.

Pembangunan tersebut menjadi tonggak peningkatan layanan kesehatan di daerah sekaligus bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Proyek pembangunan RSUD Tipe C itu memiliki nilai investasi sebesar Rp143 miliar dengan luas bangunan mencapai 7.600 meter persegi. Rumah sakit tersebut akan dibangun tiga lantai dan dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, mengatakan pembangunan rumah sakit telah memasuki tahap awal. Saat ini, pihak kontraktor telah menyelesaikan proses penyelidikan tanah (soil investigation) melalui pengeboran (boring) sebagai bagian dari persiapan.

"Kontraktor telah berada di lokasi dan dalam beberapa minggu terakhir melakukan pengambilan sampel tanah melalui proses boring. Pemerintah juga telah melakukan pengecekan langsung, dan pengeboran telah mencapai kedalaman sekitar 37 meter," ujar Arsal.

Ia menjelaskan, bangunan RSUD Tipe C akan terdiri atas dua bagian utama, yakni bangunan depan dan bangunan belakang, dengan total luas sekitar 7.600 meter persegi.

Menurut Arsal, pembangunan rumah sakit tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat Mamuju Tengah. Ia juga menyebut status RSUD Mamuju Tengah yang sebelumnya bertipe D kini telah meningkat menjadi rumah sakit tipe C.

"Harapan kami, 11 puskesmas yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dapat menjadikan RSUD ini sebagai rumah sakit rujukan terakhir. Itulah harapan kita bersama," katanya.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah optimistis pembangunan RSUD Tipe C dapat memperkuat sistem layanan kesehatan daerah, memperluas akses pelayanan medis yang lebih lengkap, serta mengurangi ketergantungan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan di luar daerah.