BPJS Kesehatan Mamuju Perkuat UHC Bersama Bupati dan Baznas

RRI.CO.ID, Mamuju– BPJS Kesehatan Cabang Mamuju terus bergerak masif untuk memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar).

Hingga pertengahan tahun ini, fokus utama BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah adalah mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta yang telah diraih.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Ridho Lahiya Usman, saat memaparkan capaian kinerja BPJS Kesehatan kepada RRI.

"Untuk Sulbar, pencapaian saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC. Saat ini pemerintah Sulbar masih berkomitmen untuk mempertahankan UHC-nya," jelas Ridho Kamis 18 Juni 2026.

Terkait urusan administratif dan finansial, Ridho memastikan bahwa proses pembayaran dari pihak pemerintah sejauh ini berjalan lancar dan sudah dibayarkan. Guna memperkuat komitmen tersebut, BPJS Kesehatan juga bergerak cepat melakukan koordinasi di tingkat kabupaten.

Ia membeberkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan agenda penting bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait keberlanjutan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat.

"Untuk besok, dilakukan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Bupati Mamuju terkait pembayaran PBPU Pemda (Peserta Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah) yang dibayarkan oleh pemerintah," tambahnya.

Tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah, BPJS Kesehatan Cabang Mamuju juga melakukan inovasi melalui program donasi. Langkah ini diambil untuk menyisir masyarakat rentan yang belum tersentuh jaminan kesehatan sama sekali, atau mereka yang kartunya nonaktif akibat kendala biaya.

Dalam program ini, BPJS Kesehatan menggandeng lembaga amil zakat untuk membantu menanggung kepesertaan warga kurang mampu.

"Sekarang ini juga kami punya beberapa program donasi. Salah satunya dari Baznas Mamuju Tengah untuk mengakomodir peserta-peserta yang belum tercover BPJS Kesehatan, ataupun yang sudah tercover tapi mengalami tunggakan," pungkas Ridho.

Sinergi multipihak antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, hingga lembaga sosial seperti Baznas ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial yang kuat, sehingga tidak ada lagi warga Sulbar yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas.