RRI.CO.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memperkuat komitmennya dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program gerakan kembali bersekolah.

Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Gerakan Kembali Bersekolah dan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 yang digelar di Mamuju, Kamis 16 April 2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar, Muhammad Nehru Sagena, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Dasbor ATS Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), angka anak tidak sekolah di Sulawesi Barat masih berada di kisaran 35.000 anak untuk seluruh jenjang pendidikan.

Dalam wawancaranya, Nehru menekankan bahwa penyelesaian masalah pendidikan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Ia menggarisbawahi pentingnya gerak simultan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat.

"Program konkritnya adalah melakukan persiapan untuk memastikan konfirmasi langsung kepada anak-anak tersebut, menanyakan kesediaan mereka untuk kembali bersekolah, dan memastikan mereka tidak putus sekolah lagi," ujar Nehru.

Untuk level provinsi, Dikbud Sulbar menjalin kolaborasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinsos,PMD, DP3AP2KB, Bapperida juga Pihak non-pemerintah seperti pendamping desa (P3MD) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Di tingkat kabupaten, kerja sama diperluas dengan melibatkan Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta jajaran Bappeda dan Dinas Pendidikan setempat.

Pada kesempatan yang sama, Mece Marike dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) menjelaskan peran strategis lembaganya dalam melakukan validasi data ATS.

Ia menyebut koordinasi rutin terus dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan akurasi data di lapangan.

Mengenai strategi pendidikan non-formal, BPMP telah melakukan advokasi agar terjadi pemetaan yang tepat sasaran usia formal Didorong untuk kembali ke sekolah formal, lewat usia formal diarahkan ke jalur non-formal seperti PKBM, SKB, dan paket pendidikan lainnya.

"Sejak tahun 2024, kami sudah melakukan pendampingan tidak hanya ke Dinas Pendidikan, tetapi ke seluruh stakeholder seperti Dukcapil, Depag (Kemenag), Bappeda, hingga Dinas Sosial untuk memastikan penanganan anak tidak sekolah ini tertangani secara komprehensif," pungkas Mece.

Meskipun angka di dasbor mencapai 35.000 secara keseluruhan, Nehru menyebutkan bahwa hasil koordinasi terbaru mencatat terdapat 573 anak dari 6 kabupaten yang datanya telah terverifikasi, baik dari jalur formal maupun non-formal.

Namun, ia menekankan bahwa angka ini baru mencakup beberapa desa dan proses konfirmasi masih terus berjalan di lapangan.