Sekdes di Mateng Keluhkan Jalan, Jembatan, dan Tanggul ke Ketua DPRD Sulbar

RRI.CO.ID, Mateng - Sembilan Sekretaris Desa di Kabupaten Mamuju Tengah menyuarakan keluhan minimnya infrastruktur jalan, jembatan, dan tanggul dalam Hearing Dialog Tahap V bersama Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Kamis 20 Agustus 2026.

"Ternyata hari ini saya dihadiri ada sembilan sekdes yang hadir. Dan masing-masing menyampaikan suara masyarakatnya, aspirasi masyarakatnya. Kebutuhan yang sangat mendesak itu infrastruktur jalan, tanggul, pengairan, serta jembatan," kata Amalia saat memberikan keterangan resmi kepada RRI

Ia menyoroti bahwa di usia kemerdekaan Indonesia yang telah menginjak 81 tahun, masih ada warga desa di Sulawesi Barat yang belum bisa menikmati fasilitas jalan beraspal secara layak.

"Yang belum merasakan aspal, Indonesia sudah merdeka 81 tahun, tapi mereka belum merasakan aspal sedikit pun. Ini kebutuhan dasar yang ada di desanya masing-masing," tuturnya.

Menurut politisi Golkar tersebut, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah saat ini masih sangat terbatas untuk merealisasikan pembangunan jalan secara menyeluruh. Sementara itu, kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hanya terbatas pada jalan penghubung antarkabupaten.

"Kalau di jalan seperti yang disuarakan tadi, masih beberapa persen saja yang memang pemerintah kabupaten mampu realisasikan. Karena kalau kami di provinsi, tentu kewenangan kami hanya lepas kabupaten ke kabupaten," jelasnya.

Selain masalah jalan, pembangunan jembatan dan penanganan abrasi sungai juga menjadi sorotan. Amalia menyebutkan bahwa pihak Korem telah menyelesaikan sekitar 58 titik jembatan di wilayah sungai, beberapa di antaranya merupakan usulan langsung dari dirinya berdasarkan aspirasi masyarakat saat reses.

Mengingat terbatasnya ruang fiskal DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Amalia berharap Pemerintah Pusat dapat memperluas perhatian dan mengalokasikan anggaran infrastruktur yang lebih memadai ke Sulawesi Barat pada tahun anggaran mendatang.

"Sepanjang saya bertemu masyarakat Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah, ini hal yang mereka selalu minta: 'Bu, tolong jalan saya, Bu, tolong jembatan saya, Bu, tolong tanggul saya, saya abrasi.' Sementara ruang fiskal kami di DPR Provinsi sangat terbatas. Kami berharap Pemerintah Pusat bisa lebih peka dan membuka mata untuk mendengarkan aspirasi masyarakat ini," pungkas Amalia.