Kemenkum Sulbar Ungkap Capaian Kinerja dalam Evaluasi TPN

RRI.CO.ID, Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim memaparkan capaian kinerja organisasi dalam Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas bersama Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB, Kamis, 20 Agustus 2026, di Aula Pengayoman Kemenkum Sulbar secara virtual.

Salah satu capaian utama yang ditunjukkan adalah Nilai Kinerja Organisasi Semester I 2026 sebesar 89,89 persen, tertinggi di antara seluruh Kanwil Kementerian Hukum se-Indonesia.

"89,89% Nilai Kinerja Organisasi Semester I Tahun 2026 menjadi nilai tertinggi di antara seluruh Kanwil Kementerian Hukum di Indonesia," papar Saefur Rochim, 20 Agustus 2026.

Baca juga: Kakanwil Kemenkum Sulbar Ingatkan Pelaku Usaha Sesuaikan KBLI 2025

Capaian ini diperkuat pelaksanaan Perjanjian Kinerja: pada 2025 Kemenkum Sulbar mencapai 13 dari 14 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan, sementara pada Semester I 2026 terdapat 14 IKK yang menjadi indikator pengukuran kinerja organisasi.

Pada aspek akuntabilitas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim memaparkan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai 86,97 serta Indikator Kinerja Reformasi Akuntabilitas sebagai bagian penguatan reformasi birokrasi.

Kualitas pelayanan publik turut ditunjukkan melalui hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi periode Januari–Juli 2026 yang konsisten meraih predikat Sangat Baik.

"Hasil Survei SPKP-SPAK bulan Januari–Juli 2026 dengan predikat Sangat Baik," papar Saefur Rochim saat menunjukkan capaian pelayanan publik Kemenkum Sulbar.

Pada Juli 2026, nilai SPKP mencapai 96,90 dan SPAK berada di angka 96,88, melanjutkan tren positif pada bulan-bulan sebelumnya yang seluruhnya berada dalam kategori Sangat Baik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim turut menampilkan sejumlah testimoni penerima layanan, termasuk Gubernur Sulawesi Barat dan Wakil Bupati Mamasa, sebagai gambaran kualitas pelayanan Kemenkum Sulbar kepada masyarakat dan stakeholder.

Selain pelayanan, capaian pengelolaan anggaran per 18 Agustus 2026 turut dipaparkan, disertai penguatan kolaborasi dengan Gubernur Sulawesi Barat, Kapolda Sulawesi Barat, Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamasa, dan Bupati Mamuju Tengah, melanjutkan sinergi lintas sektor yang selama ini dibangun Kanwil Kemenkum Sulbar dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penguatan tata kelola hukum daerah.

Berbagai capaian ini menjadi bagian dari perjalanan Kemenkum Sulbar setelah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada 2023 dan kini melanjutkan pembangunan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.