Kemenkum Sulbar Lantik MPDN dan PPNS, Perkuat Kepastian Hukum
- 12 Agt 2026 19:35 WIB
- Mamuju
RRI.CO.ID, Mamuju- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan melantik Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu periode 2026–2029 serta Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Rabu 12 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris sekaligus mendukung penegakan hukum di wilayah Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Saefur Rochim menyampaikan bahwa legalitas dan kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.
Kepada anggota MPDN yang baru dilantik, Saefur meminta agar fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dijalankan dengan penuh integritas, objektivitas, dan ketegasan. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan dengan efektif dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan profesi notaris.
“MPDN harus mampu menjadi benteng pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan maupun malapraktik pembuatan akta otentik,” ujar Saefur.
Sementara itu, kepada PPNS yang dilantik, Saefur berpesan agar terus meningkatkan kompetensi teknis penyidikan serta memahami peraturan perundang-undangan sektoral. Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan.
Saefur menilai peran MPDN dan PPNS turut berpengaruh terhadap kepastian hukum dan iklim investasi di Sulawesi Barat.
Menutup sambutannya, Saefur berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar memegang teguh prinsip kejujuran, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah.
“Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian terbaik untuk memberikan kontribusi positif bagi profesi, instansi, dan masyarakat Sulawesi Barat,” tutupnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....