RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel harus didukung sumber daya manusia dengan kompetensi teknis memadai di bidang perbendaharaan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menilai peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan menjadi faktor penting agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pejabat perbendaharaan memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi harus terus dilakukan agar pengelolaan keuangan negara semakin efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Saefur Rochim.

Sejalan dengan komitmen tersebut, operator keuangan Kanwil Kemenkum Sulbar mengikuti Sosialisasi Standardisasi Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan KPPN Mamuju secara daring melalui Microsoft Teams, Kamis, 25 Juni 2026.

Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat perbendaharaan satuan kerja lingkup Sulawesi Barat, sekaligus mendukung standardisasi kompetensi teknis guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan.

Melalui sosialisasi ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan terkini, mekanisme kerja, dan standar kompetensi yang harus dimiliki pejabat perbendaharaan dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara, termasuk penguatan integritas dan kepatuhan prosedural.

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat juga menegaskan komitmen membangun tata kelola keuangan yang baik melalui pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, selaras dengan agenda pencegahan serta pemberantasan korupsi di instansi pemerintah.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menunjukkan komitmen meningkatkan kompetensi pengelola keuangan guna mendukung kinerja organisasi, optimalisasi pengelolaan anggaran, dan penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.