RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan proses pemeriksaan administrasi partai politik harus dilakukan teliti dan profesional untuk menjamin kepastian hukum serta mendukung tata kelola demokrasi yang sehat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menilai verifikasi administrasi menjadi tahapan penting memastikan setiap partai politik yang mengajukan Surat Keterangan Terdaftar benar-benar memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

“Setiap tahapan verifikasi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting agar proses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar benar-benar didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan,” ujar Saefur Rochim.

Pernyataan tersebut disampaikannya seiring pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap permohonan SKT partai politik baru oleh Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Sulbar yang digelar di kantor wilayah, Rabu, 17 Juni 2026, sebagai bagian pelaksanaan tugas pelayanan AHU.

Proses verifikasi dilakukan tim Bidang Pelayanan AHU di bawah koordinasi Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, dan dipantau langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, melalui aplikasi verifikasi partai politik terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk meneliti kepengurusan, sekretariat, keanggotaan, serta dokumen pendukung.

Tim juga memastikan susunan pengurus sesuai ketentuan, termasuk keberadaan ketua, sekretaris, bendahara, dan pemenuhan keterwakilan perempuan, sekaligus mencocokkan keabsahan surat keputusan, identitas pengurus, serta kesesuaian alamat sekretariat antara dokumen fisik dan data elektronik.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan administrasi, pemohon diwajibkan melakukan perbaikan sebelum proses berlanjut, sementara hasil verifikasi yang lengkap akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal AHU sebagai bahan telaah dan tindak lanjut penerbitan SKT.

Saefur Rochim menegaskan verifikasi menyeluruh dan akurat merupakan bentuk komitmen pemerintah menjaga kualitas administrasi partai politik, sehingga setiap permohonan diproses sesuai aturan, dan penerbitan SKT dilakukan secara tepat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.