RRI.CO.ID, Mamuju- Dalam rangka meningkatkan kompetensi Analis Kebijakan, Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar secara daring, Senin 15 Juni 2026.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kebijakan yang berkualitas lahir dari proses analisis yang matang, berbasis data, serta berorientasi pada penyelesaian persoalan publik.

Saefur Rochim menilai bahwa peningkatan kompetensi analis kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan di tengah dinamika pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, forum-forum pengembangan kapasitas dinilai penting untuk memperkaya wawasan sekaligus memperkuat kemampuan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto, menyampaikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia berharap forum diskusi tersebut menjadi sarana berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi para analis kebijakan dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Widhi Novianto, menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus disusun melalui proses yang sistematis dan berbasis kajian. Menurutnya, kebijakan yang tidak didukung analisis yang memadai berpotensi menimbulkan dampak yang luas dan kurang efektif dalam penyelesaiannya.

Pandangan senada disampaikan Akademisi Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hada, yang menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam membantu organisasi publik maupun non-profit menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Produk analisis yang dihasilkan dapat berupa policy brief, policy memo, policy paper, maupun laporan evaluasi yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Selain mendorong penguatan kapasitas analis kebijakan, Kanwil Kemenkum Sulbar juga terus mengawal kualitas regulasi daerah melalui pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Anev Perda). Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025 dengan tema Swasembada Pangan yang dilaksanakan secara daring pada hari yang sama.

Dalam forum tersebut, Saefur Rochim menegaskan bahwa evaluasi terhadap peraturan daerah bertujuan memastikan regulasi yang telah dibentuk tetap relevan, efektif, dan mampu mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa rekomendasi hasil evaluasi harus dipandang sebagai langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas implementasi kebijakan.

“Kami ingin memastikan setiap regulasi daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian program strategis pemerintah, termasuk dalam mewujudkan ketahanan serta swasembada pangan,” ungkapnya.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan, Kanwil Kemenkum Sulbar telah menyediakan sistem monitoring berbasis digital yang memungkinkan pemerintah daerah memperbarui perkembangan tindak lanjut secara berkala. Melalui mekanisme tersebut, proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus melakukan pendampingan serta pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi regulasi daerah.