RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mendorong penguatan peran analis kebijakan dan pelaksanaan analisis serta evaluasi peraturan daerah agar kebijakan dan regulasi berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, berharap analis kebijakan mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, berbasis data, dan menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Peran analis kebijakan sangat strategis dalam memastikan setiap kebijakan publik disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta didukung data dan kajian yang komprehensif,” ujar Saefur Rochim.

Penguatan kapasitas analis kebijakan tersebut sejalan dengan keikutsertaan Kadiv P3H John Batara Manikallo pada Policy Talks bertema strategi peningkatan kualitas kebijakan publik, serta arahan Saefur terkait pentingnya analisis dan evaluasi peraturan daerah bertema swasembada pangan sebagai instrumen memastikan regulasi tetap relevan.

“Rekomendasi yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi hendaknya dipandang sebagai masukan konstruktif untuk memperkuat implementasi kebijakan daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan,” tegasnya.

Dalam forum yang diikuti jajaran Kanwil, Biro Hukum Provinsi, dan perwakilan pemerintah daerah, dipaparkan tindak lanjut rekomendasi atas sejumlah perda ketahanan pangan, perlindungan petani, cadangan pangan, dan RPJPD, termasuk pemanfaatan instrumen monitoring digital agar pelaksanaan rekomendasi dapat dipantau secara berkala.

Pemerintah daerah dari Polewali Mandar, Mamasa, dan Majene menyatakan komitmen mengintegrasikan rekomendasi ke dalam program pembentukan perda, memperkuat kelembagaan dan pendanaan, serta menyampaikan laporan perkembangan kepada Kanwil Kemenkum Sulbar sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tindak lanjut.

Kanwil Kemenkum Sulbar akan melakukan pemantauan dan pendampingan berkelanjutan terhadap rekomendasi analisis dan evaluasi peraturan daerah, sekaligus mendorong analis kebijakan menghasilkan rekomendasi inovatif dan berbasis bukti untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif serta pembangunan yang berpihak pada masyarakat.