RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan peran Analis Kebijakan sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah disusun berbasis data, fakta, dan kebutuhan nyata masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyebut kebijakan berbasis bukti akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Peran Analis Kebijakan sangat penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan data, fakta, dan kebutuhan nyata masyarakat sehingga mampu memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan daerah,” ujar Saefur Rochim.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai mengikuti kegiatan Policy Talks: Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Pembangunan di Daerah yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat, 12 Juni 2026, untuk meningkatkan kapasitas Analis Kebijakan kabupaten dan kota.

Dalam sesi materi, Pendiri sekaligus Tim Pakar INAKI, Amrih Wigiati, menjelaskan kebijakan publik sebagai serangkaian upaya pemerintah menyelesaikan masalah masyarakat dengan melibatkan aktor resmi seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, serta aktor tidak resmi seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang‑undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara, Apri Listyanto, menekankan eratnya hubungan kebijakan dan hukum, di mana kebijakan memberi arah dan tujuan, sedangkan hukum memberikan legitimasi serta batasan pelaksanaannya agar tetap sesuai koridor.

Ia menambahkan bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh dasar penyusunannya, sehingga penggunaan data, hasil penelitian, evaluasi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci agar rekomendasi kebijakan benar‑benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Analis Kebijakan semakin memahami pentingnya pendekatan berbasis bukti sehingga setiap rekomendasi dan kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar kuat, memberi manfaat nyata bagi masyarakat, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.