RRI.CO.ID, Mamuju- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Forum Pengaduan Pelayanan Publik 'Pasti Ada Solusi' sebagai sarana menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan terkait layanan yang diberikan Kementerian Hukum.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, mengatakan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, forum tersebut menjadi media yang efektif untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan hukum dapat disampaikan secara langsung kepada para pengambil kebijakan.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti kegiatan Forum Pengaduan Pelayanan Publik 'Pasti Ada Solusi' yang diselenggarakan Kementerian Hukum secara daring melalui Zoom Meeting dari Graha Pengayoman, Jumat, 12 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pelaksanaan Forum merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk terus menghadirkan layanan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, setiap aspirasi, saran, maupun pengaduan yang masuk akan menjadi bahan evaluasi dalam upaya penyempurnaan layanan agar semakin cepat, tepat, dan tetap menjamin kepastian hukum.

Selain isu Kekayaan Intelektual, forum tersebut juga membahas sejumlah persoalan lain, termasuk status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang menjadi korban adopsi ilegal di luar negeri dan ingin kembali memperoleh status sebagai WNI.

Melalui penyelenggaraan Forum 'Pasti Ada Solusi', Kementerian Hukum berharap kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap layanan yang diberikan pemerintah.