RRI.CO.ID, Mamasa – Kanwil Kemenkum Sulbar tingkatkan kualitas layanan bantuan hukum gratis. Monitoring langsung ke LBH Kondosapata Mamasa untuk pastikan akses keadilan bagi masyarakat rentan berjalan optimal.

Kegiatan dipimpin Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim bersama Kadiv P3H John Batara Manikallo di LBH Kondosapata, Kamis 11 Juni 2026.

Saefur Rochim tegas, negara wajib pastikan setiap warga dapat akses hukum setara. Kualitas layanan, akuntabilitas program, dan tertib administrasi jadi perhatian utama.

“Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses hukum yang setara. Oleh karena itu, kualitas layanan bantuan hukum, akuntabilitas pelaksanaan program, dan ketertiban administrasi harus menjadi perhatian bersama,” kata Saefur Rochim.

Monitoring dilakukan untuk pantau langsung program bantuan hukum yang dibiayai negara. Tujuannya pastikan layanan sesuai ketentuan dan manfaatnya maksimal bagi penerima.

Pertemuan dengan pengelola LBH Kondosapata bahas capaian program, tantangan advokat dan paralegal, serta peluang peningkatan layanan. Saefur nilai kolaborasi Kanwil dan Pemberi Bantuan Hukum PBH penting agar layanan efektif dan menjangkau masyarakat butuh.

Tim Pengawas Daerah juga cek administrasi bantuan hukum. Pemeriksaan meliputi dokumen perkara litigasi dan nonlitigasi, verifikasi data Aplikasi Sidbankum vs dokumen fisik, serta kepatuhan lembaga terhadap standar layanan.

Hasil pemeriksaan jadi bahan evaluasi tata kelola. Tim beri masukan terkait tertib administrasi, ketepatan pelaporan, dan pemanfaatan Sidbankum agar pengelolaan program transparan dan akuntabel.

Kadiv P3H John Batara Manikallo bilang, monitoring berkala strategis jaga kualitas layanan sekaligus identifikasi kebutuhan penguatan kapasitas LBH.

“Pengawasan yang dilakukan secara berkala menjadi sarana untuk memastikan layanan tetap berjalan sesuai standar sekaligus membantu mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas lembaga bantuan hukum,” ujar John.

Kanwil Kemenkum Sulbar harap kualitas layanan bantuan hukum di Sulbar terus naik. Masyarakat rentan dan kurang mampu diharapkan dapat pendampingan hukum profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak atas keadilan.