RRI.CO.ID, Mamuju- Sebagai komitmen penguatan pemahaman perpajakan dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha Perseroan Perorangan Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju dan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mamuju, Selasa 9 Mei 2026.

Dalam koordinasi dengan KPP Pratama Mamuju, tim Bidang Pelayanan AHU diterima langsung oleh Koordinator Penyuluh Pajak Kabupaten Mamuju, Ihsan. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek perpajakan yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan, termasuk perkembangan regulasi, kewajiban perpajakan badan usaha, serta hal-hal yang perlu dipahami oleh pelaku usaha sejak proses pendirian badan hukum.

Dari hasil koordinasi tersebut, disepakati pentingnya memasukkan materi perpajakan dalam setiap kegiatan sosialisasi Perseroan Perorangan yang dilaksanakan Kanwil Kemenkum Sulbar.

Selanjutnya, Bidang Pelayanan AHU melakukan koordinasi dengan BNI Cabang Mamuju yang diterima oleh bagian perkreditan. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai peluang dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang telah memiliki legalitas melalui Perseroan Perorangan, termasuk akses kredit usaha, pengembangan usaha produktif, serta pemanfaatan layanan perbankan untuk mendukung pertumbuhan UMKM.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap pelaku usaha. Dengan memiliki badan hukum yang sah, pelaku usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh akses pembiayaan formal dan memperluas skala usahanya.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pengembangan Perseroan Perorangan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah badan usaha yang terbentuk, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan pemahaman perpajakan dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

“Perseroan Perorangan merupakan instrumen penting dalam mendorong formalisasi usaha masyarakat. Karena itu, pendampingan yang diberikan harus menyentuh aspek legalitas, kepatuhan administrasi, hingga akses terhadap layanan keuangan agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kanwil Kemenkum Sulbar optimistis jumlah Perseroan Perorangan di Sulawesi Barat akan terus meningkat sekaligus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih kuat, produktif, dan berdaya saing.