Layanan ASN Diblokir, Kepala BKN Sebut Hubungan ke Pemprov Sulbar  Baik

RRI.CO.ID, Mamuju - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menepis kabar mengenai adanya ketegangan hubungan antara BKN dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar).

Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Prof. Zudan kepada RRI Jumat 5 Juni 2026 disela kunjunganya di Mamuju. Ia menegaskan bahwa komunikasi antara BKN dan Pemprov Sulbar selama ini berjalan dengan sangat baik.

"Dari dulu tidak ada yang memanas, asik-asik saja. Hubungan saya dengan Pak Gubernur sangat baik," tegas Prof. Zudan.

Terkait polemik layanan administrasi kepegawaian yang sempat terhenti, Prof. Zudan menjelaskan bahwa BKN kini telah menerapkan pola pendelegasian kewenangan.

Hal ini dilakukan agar permasalahan teknis dapat ditangani lebih cepat oleh jajaran di bawahnya tanpa harus selalu melalui Kepala BKN.

"Sekarang sudah ditangani oleh tingkat direktur, bukan Kepala BKN yang menangani langsung. Kami menerapkan pola pendelegasian wewenang agar bekerja lebih cepat. Para pejabat mulai dari eselon II, eselon I, hingga Kepala BKN bertanggung jawab penuh," jelasnya.

Semntra itu Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, tidak memberikan banyak komentar saat dikonfirmasi wartawan mengenai status layanan ASN di lingkup Pemprov Sulbar. Meski singkat, ia memberikan sinyal positif bahwa kendala yang terjadi akan segera terselesaikan.

"(Layanan ASN) Aman, aman, aman," ucap SDK singkat sebelum berlalu meninggalkan awak media.

Seperti diketahui, sebelumnya BKN sempat mengambil langkah tegas dengan memblokir layanan digital kepegawaian untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pemblokiran tersebut dipicu oleh adanya kebijakan mutasi dan penonjoban puluhan pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Dampaknya, berbagai layanan krusial seperti kenaikan pangkat dan mutasi ASN di lingkungan Pemprov Sulbar sempat terhenti sementara waktu.

Dengan adanya pertemuan ini, sinyal pembukaan kembali layanan ASN memberikan harapan baru bagi aparatur sipil negara di Sulawesi Barat agar urusan administrasi kepegawaian dapat kembali berjalan lancar.