RRI.CO.ID, Mamuju – Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim dorong Analis Kebijakan jadi penghubung kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kebijakan harus lahir dari analisis matang, berbasis data, dan jawab tantangan di lapangan.

Dorongan itu disampaikan Saefur saat jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar ikut Policy Talks virtual “Penguatan Analis Kebijakan sebagai Inisiator Kebijakan Daerah yang Adaptif, Presisi, Inovatif” yang digelar Kanwil Kemenkum Bali via YouTube, Kamis 4 Juni 2026.

Kegiatan diikuti Kadiv P3H John Batara Manikallo dan jajaran sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM bidang analisis kebijakan.

Saefur menilai penguatan kompetensi Analis Kebijakan wajib di tengah dinamika pembangunan yang cepat. “Analis profesional diharapkan hasilkan rekomendasi akurat, terukur, dan beri manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

*Poin materi narasumber:*

1. *Dewi Oktaviani, LAN RI*: Kebijakan dimulai dari identifikasi masalah tepat, rumusan tujuan, alternatif kebijakan, hingga analisis implementasi dan evaluasi. Kerja lintas sektor wajib agar rekomendasi komprehensif dan aplikatif.

2. *Komang Adi Sastra Wijaya, Unud*: Policy brief harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar urusan administratif. Dokumen bagus harus relevan, berkeadilan, dampak berkelanjutan, dan jadi jembatan antara masalah rakyat dengan keputusan pemerintah.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengapresiasi forum ini sebagai wadah pengembangan kapasitas dan kolaborasi antar Analis Kebijakan. Ia harap forum lahirkan inovasi kebijakan responsif daerah dan tingkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui Policy Talks ini, Kanwil Kemenkum Sulbar harap Analis Kebijakan makin pahami peran sebagai agen perubahan. Dengan kapasitas berkembang, mereka mampu hasilkan kebijakan inovatif, adaptif, dan solusi persoalan masyarakat Sulbar.