RRI.CO.ID, Mamuju- Sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat menerima kunjungan studi tiru dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Rabu 3 Juni 2026.

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi serta penyusunan rencana aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan Balai Besar PMP meninjau sejumlah praktik baik yang telah diterapkan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan Zona Integritas.

Dalam kesempatannya, Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada institusi yang dipimpinnya sebagai lokus studi tiru.

Menurutnya, pembangunan Zona Integritas membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga pelaksana, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

“Melalui kegiatan ini kami berharap dapat berbagi pengalaman, strategi, dan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas. Semoga hal ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat,” ujar Saefur Rochim.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat, Sumarni Panikkai, menyampaikan terima kasih atas sambutan dan keterbukaan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam berbagi informasi serta pengalaman.

Ia berharap hasil studi tiru tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dan penguatan bagi instansinya dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK.

Diharapkan melalui kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarinstansi, upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.