RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mendukung penguatan kapasitas Analis Kebijakan. Langkah itu dinilai penting agar kebijakan publik tepat sasaran, berbasis data, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim, Rabu 3 Juni 2026. Ia menanggapi kegiatan Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan yang digelar Kanwil Kemenkum Riau secara virtual.

Kadiv P3H John Batara Manikallo bersama jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar mengikuti forum lewat Zoom Meeting. Kegiatan menyasar aparatur pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebagai ajang berbagi praktik baik perumusan kebijakan.

Kakanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menyebut forum ini komitmen Kemenkum memperkuat SDM bidang analisis kebijakan. “Peningkatan kompetensi Analis Kebijakan perlu agar kebijakan mampu jawab tantangan pembangunan,” ujarnya.

Akademisi FISIP Universitas Riau Sujianto memaparkan, kualitas kebijakan dipengaruhi kemampuan pemerintah mengenali masalah akurat, susun solusi relevan, dan evaluasi berkesinambungan. Responsivitas jadi indikator tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena itu, Analis Kebijakan punya posisi strategis menyusun rekomendasi berbasis analisis komprehensif dan objektif.

Direktur Strategi LAN RI Widhi Novianto menekankan pendekatan evidence-based policy. Setiap rekomendasi harus didukung bukti kuat: hasil penelitian, data statistik, evaluasi program, dan praktik efektif. Dengan begitu kebijakan lebih terukur dan tepat sasaran.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmen mendukung pengembangan Analis Kebijakan. Tujuannya mewujudkan kebijakan publik adaptif, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.