RRI.CO.ID, Mamuju – Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar tancap gas kejar target. Kakanwil Saefur Rochim minta seluruh target Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Triwulan II 2026 diselesaikan optimal dan tepat waktu.

Tegasan itu disampaikan saat Rapat Monitoring Kinerja Divisi P3H Triwulan II di Ruang Rapat Kadiv P3H, Rabu (3/6/2026). Rapat dihadiri Kadiv P3H John Batara Manikallo bersama 3 Kelompok Kerja: Perancang Peraturan Perundang-undangan, BPHN, dan BSK.

Kadiv P3H John Batara meminta tiap Pokja memetakan capaian yang sudah terlaksana dan kegiatan yang masih butuh tindak lanjut. Pemetaan itu penting agar target selesai sesuai jadwal.

Hasil monitoring 3 Pokja:

1. Pokja BPHN: Koordinasi Monev ke Bagian Hukum Majene, Polman, Mamasa, dan Biro Hukum Setda Sulbar. Laporan JDIH selesai disusun. Monev PBH direncanakan di Pasangkayu dan Mamasa. Laporan pembinaan Desa Sadar Hukum Mamasa + Monev Posbankum beberapa desa siap, termasuk koordinasi data hukum dengan Polresta Mamuju.
2. Pokja BSK: Dokumen Proposal Analisis dan Evaluasi Kebijakan bidang hukum sudah rampung, siap masuk tahap lanjut.
3. Pokja Perancang: Koordinasi fasilitasi perencanaan produk hukum daerah terus jalan agar tiap permohonan difasilitasi sesuai aturan.

Sebagai tindak lanjut, tiap Pokja percepat penyelesaian target Triwulan II. BPHN fokus koordinasi ke pemda dan PBH, selesaikan laporan JDIH, Posbankum, Desa Sadar Hukum. BSK lanjutkan tahapan AIEK. Perancang terus fasilitasi produk hukum daerah.

Saefur Rochim menegaskan, akselerasi kinerja Divisi P3H bertujuan wujudkan pelayanan hukum yang cepat, akuntabel, dan berdampak langsung ke masyarakat.