RRI.CO.ID, Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat layanan, perlindungan, dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, bertemu Direktur Penegakan Hukum DJKI, Arie Ardian Rishadi, di Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Pertemuan itu juga dihadiri Kadiv Yankum, Hidayat Yasin.

“Kami mengapresiasi dukungan Direktorat Penegakan Hukum DJKI dalam menangani dugaan pelanggaran KI di Sulbar. Sinergi ini penting untuk memperkuat pelayanan dan penegakan hukum KI di daerah,” ujar Saefur.

Koordinasi ini bertujuan melaporkan progres layanan KI di Sulbar sekaligus meminta arahan guna meningkatkan kualitas perlindungan bagi masyarakat.

Saefur menyampaikan Kanwil Kemenkum Sulbar telah menggelar sosialisasi royalti pada 9 Maret 2026 dan akan melanjutkan kegiatan serupa sesuai target kerja.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan DJKI, memetakan pengguna komersial yang wajib membayar royalti, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan KI,” jelasnya.

Arie Ardian Rishadi menyatakan DJKI akan terus mendukung Kanwil, khususnya dalam penanganan kasus KI. Penguatan juga dilakukan melalui penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS di wilayah.

Rapat juga membahas target sosialisasi kewajiban pembayaran royalti bagi kafe, restoran, hotel, karaoke, dan pelaku usaha lain. Sebanyak empat kegiatan direncanakan, terdiri dari dua tatap muka dan dua daring.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar melalui PPNS KI akan memetakan pengguna komersial, melakukan sosialisasi dan pendampingan pencegahan pelanggaran KI, serta mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat PPNS guna memperkuat penegakan hukum di daerah.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar dan DJKI berharap sinergi dalam pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum KI semakin optimal demi kepastian hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat.