RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat kapasitas sumber daya manusia guna memastikan layanan administrasi hukum umum berjalan profesional, transparan, dan responsif terhadap digitalisasi.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, mengatakan pendalaman pemahaman tentang layanan administrasi badan usaha menjadi langkah krusial.

“Untuk memastikan pelaku usaha dan masyarakat mendapat pelayanan cepat, tepat, dan berkepastian hukum, tata kelola administrasi hukum umum harus diperkuat melalui peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selaras dengan itu, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Sulbar mengikuti sosialisasi #BU TALKS pada Senin (25/5/2026). Forum daring via Zoom itu membahas kewajiban pelaporan tahunan Perseroan Terbatas.

Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, bersama stafnya mengikuti kegiatan yang dirancang sebagai edukasi teknis bagi aparatur AHU se-Indonesia.

Sosialisasi menyoroti pentingnya pelaporan tahunan PT sebagai bentuk kepatuhan administrasi sekaligus instrumen transparansi untuk menjaga akurasi data perusahaan di sistem AHU.

Peserta juga mendapat panduan teknis pengunggahan dokumen laporan berkala melalui AHU Online, serta penjelasan sanksi administratif bagi perseroan yang mengabaikan kewajiban tersebut.

Melalui forum ini, Direktorat Badan Usaha bersama Kanwil Kemenkum Sulbar menyelaraskan pemahaman implementasi kebijakan korporasi di tingkat wilayah.

Ke depan, Bidang Pelayanan AHU akan mengintensifkan sosialisasi, ruang konsultasi, dan pelatihan teknis bagi masyarakat serta Ikatan Notaris setempat. Langkah ini diharapkan membuat layanan administrasi hukum umum di Sulbar lebih akuntabel, efektif, dan sejalan dengan regulasi Direktorat Jenderal AHU Kemenkum RI.