RRI. CO. ID, Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Hal ini menjadi krusial agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berbasis data, analisis, dan kebutuhan riil masyarakat,” Hal itu disampaikan saat mengikuti kegiatan Policy Talks bertajuk “Mewujudkan Kebijakan Publik Berkualitas melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Jawa Tengah” yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin 4 Mei 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut, khususnya dalam memperkuat pemahaman terkait tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).

Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI, Widhi Novianto, menekankan pentingnya penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, kebijakan publik harus disusun berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar intuisi atau kepentingan jangka pendek.

“Keputusan publik akan lebih efektif apabila didasarkan pada bukti empiris, seperti hasil penelitian, data statistik, evaluasi program, serta praktik terbaik yang telah teruji,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penguatan kapasitas analis kebijakan dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan berbasis bukti. Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kompetensi analis kebijakan di wilayah sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.